Kondisi pandemi ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor perdagangan. Adanya kebijakan-kebijakan di setiap daerah disaat pandemi tentunya berpengaruh pada sistem perekonomian. Kondisi ini menuntut kegiatan perekonomian banyak yang dilakukan secara online.  Namun masih banyak sektor industri yang belum melaksanakan sistem online sepenuhnya. Covid-19 menyebabkan ekonomi terutama jawa timur terkontraksi semester 1 pada tahun 2020 dari 6.0% persen menjadi 49.0 %, dikarenakan PSBB yang membatasi kegiatan offline sehingga pasar masih belum bisa terbiasa. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki peran yang cukup besar terkait dengan produk industri. Hal ini tentunya menjadi potensi yang besar dalam mendukung sistem perekonomian di Jawa Timur. Sebanyak 82,61% industri di Jawa Timur didominasi oleh hasil agro meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, dan sisanya adalan non agro.

Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan industri adalah terkait bahan baku, proses produksi, kualitas produk, sampai tahap pemasarannya. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur mengadakan Webinar FGD pada tanggal 21 Oktober 2020 mengenai “Optimalisasi Agroindistri dalam mendukung Ketahanan Pangan Jawa Timur”. Kegiatan tersebut di hadiri oleh beberapa stakeholders yang terdiri dari instansi pemerintah/Dinas, akademisi, sektor industri di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan salah satunya adalah oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga yang diwakili oleh Dr Adriana Monica Sahidu, Nina Nurmalia Dewi, S.Pi., M.Si dan Arief Habib Fasya S.Pi., M.Si. Dalam FGD tersebut dilakukan diskusi dan pemberian saran-saran dari para stakeholder terkait agroindustri dari berbagai aspek untuk nantinya ditindaklanjuti dalam rangka mendukung ketahanan pangan Jawa Timur.

Berdasarkan saran dan masukan dari beberapa instansi yang ada, optimalisasi dan peningkatan industri agro dalam mendukung ketahanan pangan harus diperhatikan atau dikaji kembali terkait  pemenuhan bahan baku, produksi dan teknologi pengolahan pra produksi hingga distribusi, sertifikasi mutu sesuai SNI dan sertifikasi halal, pemberdayaan dan pelatihan pelaku usaha agar memiliki mental dan wawasan yang baik mengenai industri, serta aspek perijinannya. Untuk teknologi pengolahan juga dapat bekerjasama dengan pihak universitas. Selain itu pemerintah juga sebaiknya mengadakan program koordinasi terkait pemenuhan kebutuhan serta ketersediaan market place.

Penulis : Nina Nurmalia Dewi, S.Pi., M.Si

Departemen MKIBP