Kebijakan Terbaru KKP Guna Memajukan Kehidupan Nelayan Indonesia

By Ayu Lana Nafisyah On Sabtu, Mei 22 nd, 2021 · no Comments · In

Jumat (21/5/2021) di Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama jajarannya mengadakan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhummad Zaini, serta beberapa perwakilan nelayan dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera di Kantor KKP, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk mengesahkan program prioritas pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Program tersebut dikhususkan untuk perbaikan dan menjadikan infrastruktur seluruh pelabuhan di Indonesia lebih modern. Dalam pelaksanaannya masih tetap dengan sistem pasca produksi, dengan hasil produksi tersebut yang akan digunakan semaksimal mungkin. Tentu hal tersebut dilakukan guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pengesahan kebijakan peningkatan PNPB disampaikan langsung oleh Menteri Trenggono. Dalam diskusi pertemuan tersebut berlangsung cukup lama dan terkendali. Meskipun sebelumnya tedapat argumen penolakan oleh para nelayan, akhirnya mereka secara sukarela menghadiri pertemuan tersebut dan ingin menyampaikan kekhawatirannya secara langsung kepada bapak menteri terkait kebijakan tersebut.

“Saya bisa memahami dan menyelami apa yang terjadi di benak bapak-bapak semua. Bukan hanya di Pati, tapi seluruh Indonesia,” tutur Menteri Trenggono memulai pembicaraan.

Menurut penjelasan Menteri Trenggono, ternyata pembayaran PNBP dengan sistem pembayaran pasca-produksi sejauh ini belum dilakukan pada masyarakat. Beliau pun memaparkan beberapa poin penting terkait hal yang menjadi acuan untuk mengadakan kebijakan tersebut. Salah satu acuan yang digunakan yaitu data nilai produksi perikanan tangkap yang setiap tahunnya tidak sepadan dengan jumlah yang diterima negara, meskipun setiap tahun hasilnya mencapai ratusan triliun sementara yang masuk ke kas negara hanya ratusan miliar.

Menteri Trenggono juga memberikan alasan lainnya, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelabuhan yang dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan. sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim. Fakta lain menunjukkan bahwa belum meratanya kesejahteraan para nelayan Indonesia, sehingga kebijakan pembayaran PNBP pasca-produksi sementara dianggap sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan kendala yang ada.

Perlu diketahui dengan penerapan program tersebut tidak ada lagi biaya untuk pengurusan izin kapal. Cara ini juga menurut beliau sangat membantu dan tidak merugikan para nelayan, sebab ukuran PNBP disesuaikan dengan hasil tangkapan nelayan. Baik nelayan maupun ABK direncanakan juga mendapat jaminan sosial termasuk asuransi kesehatan, kecelakaan hingga jaminan hari tua yang selama ini belum ada bagi para nelayan.

“Hasil peningkatan PNBP itu untuk membantu bapak-bapak nelayan sebagian, sebagian lagi untuk nelayan tradisional, dan sebagian lagi untuk infrastruktur dan teknologi. Melihat nelayan yang tidak maju, hati saya menangis,” tegasnya.

Tidak ketinggalan juga, dalam pertemuan tersebut membahas tata kelola sektor perikanan tangkap yang juga harus dibenahi berdasar pada prinsip ekonomi biru. Prinsip ekonomi biru tentu penting dilakukan untuk jaminan proses produksi perikanan tidak merusak keberlanjutan ekosistem perikanan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalamnya dapat berjalanan. Penerapan ekonomi biru juga dapat meningkatkan harga jual hasil perikanan Indonesia di pasar internasional.

“Saya minta seluruh pelabuhan di bawah KKP menjadi pelabuhan yang bersih, dan nelayannya nyaman, menggunakan sepatu boot, seragam bagus. Ini yang jadi pikiran kita. Melalui program prioritas harapannya ikan-ikan dari Indonesia bisa merajai pasar dunia karena proses penangkapannya yang bisa ditelusuri dan kualitasnya yang baik,” tegasnya.

Setelah mendapat beberapa keterangan dari bapak menteri, para nelayan akhirnya dengan senang hati menerima dan mendukung program prioritas tersebut. Bahkan mereka sangat bersedia untuk melakukan diskusi mendalam bersama kementerian untuk mengkaji implementasi pembayaran PNBP pasca-produksi. Dikutip dari situs KKP, Siswo Purnomo selaku Wakil Ketua Mitra Nelayan Sejahtera juga memberikan tanggapannya terkait hasil pertemuan tersebut. “Kami sampaikan terima kasih bahwa ternyata Pak Menteri bisa menerima apa yang kita keluhkan. Kalau dari tujuannya (program prioritas) sangat mulia. Cuma nanti kita harus bicarakan lebih lanjut mengenai pengenaannya. Seperti yang kami sampaikan supaya penuh keadilan bahwa satu sumber daya ikan itu kalau ingin dikenakan ya harus dikenakan semua. Kalau tujuannya sepakat, untuk kesejahteraan masyarakat nelayan,” pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat daerah
dan perwakilan nelayan untuk membahas kebijakan prioritas PNPB (KKP, 2021)

Sumber          :

https://kkp.go.id/artikel/30717-menteri-trenggono-jamin-nelayan-sejahtera-dengan-program-pnbp-pasca-produksi. Diakses pada 21/05/2021

Penulis          : Muhammad Ichwan Firmansyah

Editor              : Ivan Syahrial Abidin (Akuakultur 2018)

 54 total views,  2 views today

Please follow and like us:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YOUTUBE
Instagram