Close
Pendaftaran
FPK UNAIR
  • English
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Unlocking Indonesia’s Vast Marine Resources: Navigating the Path to Sustainable Prosperity

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga

Unlocking Indonesia’s Vast Marine Resources: Navigating the Path to Sustainable Prosperity

Bagikan

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia sangat memungkinkan dijadikan sebagai tulang punggung (back bone) peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara nyata bila dapat dilakukan tata kelola yang tepat berbasis keilmuan. Keberadaan 17.480 pulau (9.634 pulau belum bernama dan 12.000 pulau telah dihuni penduduk), 95.181 km garis pantai dan 5,8 juta km2 wilayah laut, potensi jasa kelautan berupa transportasi laut dan industri maritime, barang mutan kapal tenggelam (BMKT), energi alternative (ombak, arus, angin), hasil perikanan tangkap ± 6,817 juta ton ikan (2005), lahan budidaya 1.137.756 Ha (2005), 60 cekungan migas Indonesia (dimana 70% berada di lepas pantai) demikian juga cadangan minyak bumi 9,1 Milyar Barel terpendam di laut Indonesia. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia juga memberikan arahan terkait pemahaman mengenai komoditas ikan serta kekayaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang hingga saat ini masih belum diketahui secara benar oleh masyarakat Indonesia melalui UU No.31/2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No.45/2009. Definisi ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, dimana yang dimaksud dengan jenis ikan adalah (1) ikan bersirip (Pisces); (2) udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (Crustacea); (3) kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (Mollusca); (4) ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata); (5) teripang, bulu babi dan sebangsanya (Echinodermata); (6) katak dan sebangsanya (Amphibia); (7) buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (Reptilia); (8) paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (Mamalia); (9) rumput laut dan tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (Algae); (10) biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas (termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi). Demikian besarnya potensi dan bidang garap sumber daya perikanan dan kelautan menjadikan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan belum mampu mengeksplorasi secara optimal seluruh kekayaan perikanan dan kelautan Indonesia.

Ironisnya Indonesia malah mendapatkan peringkat sebagai negara di dunia dengan kerusakan sumber daya alam, diantaranya (1) menurut Global Forest Watch, Indonesia adalah wilayah padat hutan pada tahun 1950 namun 40% telah hilang hanya dalam waktu 50 tahun berikutnya; (2) hutan hujan tropis di Indonesia jumlahnya menyusut dari 162 juta Ha menjadi hanya 98 Ha; (3) menempati peringkat ke-2 untuk hilangnya hutan lam; (4) menempati peringkat ke-3 untuk katagori species terancam; (5) peringkat ke-3 untuk emisi CO2; (6) peringkat ke-6 untuk penangkapan ikan di laut; (7) peringkat ke-6 untuk penggunaan pupuk an-organik; (8) peringkat ke-7 untuk pencemaran air; (9) hampir 70% sungai, danau dan pantai di Indonesia terindikasi tercemar. Padahal dari sisi kebijakan pembangunan Indonesia telah dirumuskan berbagai pendekatan pembangunan di semua sektor, termasuk bagaimana mengupayakan menjaga kelestarian sumber daya alam di daratan maupun lautan.

Pendekatan pembangunan yang diterapkan oleh Indonesia pada kurun waktu terakhir mengikuti beberapa konsep pembangunan dimana substansinya adalah mengelaborasi antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup dengan memaknai arti kata “sustainability”sejak dicetuskannya dalam konferensi Bumi tahun 1992 di Rio Jenerio, Brazil. Kriteria yang dijadikan landasan pembangunan berbagai negara bercirikan strategi pembangunan berbasis keberadaan sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sarana prasarana yang dimiliki, mulai pendekatan pembangunan menggunakan konsep  (1) Economic Development; (2) Sustainable Development; (3) Millenium Development Goals; (4) Low Carbon Development; (5) Green Economy; dan (6) Blue Economy. Komponen green economy diantaranya menitikberatkan pada pembangunan ekonomi rendah karbon, ekonomi berbasis sumber daya hayati, sumber daya energi dan energi terbarukan, manajemen berkelanjutan dan penyediaan layanan sesuai dengan kapasitas daerah serta kepentingan kesejahteraan social ekonomi masyarakat. Burkart (2009) menyebutkan secara spesifik ciri green economy adalah renewable energy, green buildings, clean transportation, water management, waste management dan land management. Namun Pauli (2010) menawarkan konsep pembangunan blue economy yang merupakan pengkayaan dari konsep pembangunan green economy dengan semboyan Blue Sky – Blue Ocean dengan penekanan konsep ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Blue Economy adalah Green 2.0 atau Green Economy yang disempurnakan. Prinsip blue economy disebutkan terdiri dari nature efficiency, zero waste, social inclusiveness, cyclic systems of production serta innovation and adaptation. Pengaruh konsep pembangunan yang ditawarkan oleh beberapa ahli tersebut di atas mempengaruhi kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia, demikian juga yang terjadi di Indonesia.

Tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat Sarwono Kusuma Atmadja mengangkat sebagai Menteri Eksplorasi Kelautan (26 Oktober 1999 – 1 Juni 2001). Kemudian dilanjutkan oleh Rokhmin Dahuri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (1 Juni 2001 – 20 Oktober 2004). Freddy Numberi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009, Fadel Muhammad menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan terhitung 22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011, Sharif Cicip Sutarjo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 19 Oktober 2011 – 20 Oktober 2014 dan selanjutnya dilanjutkan oleh Susi Pudjiastuti sejak 27 Oktober 2014 hingga sekarang. Hampir 20 tahun Indonesia memiliki Kementerian yang mengurusi kelautan dan perikanan dan bisa kita telaah bahwa banyak yang sudah ditawarkan berbagai kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Identifikasi secara kritis terkait dengan program pembangunan kelautan dan perikanan yang ditawarkan oleh setiap jajaran Menteri yang menjabat sangat erat dengan kondisi yang terjadi pada saat itu, di mulai dengan keberpihakan pada kondisi lingkungan sebagai sentral kebijakan pembangunan karena didasari oleh keseimbangan ekosistem. Program dilanjutkan dengan menawarkan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir sebagai landasan program kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gema untuk mengamankan sumber daya alam kelautan dengan bekerja sama dengan Angkatan Laut Republik Indonesia juga pernah menjadi program unggulan untuk menangkap para pencuri ikan di lautan Nusantara saat itu meskipun kemampuan kapal Angkatan Laut Republik Indonesia relative kurang mampu untuk menangkap illegal fishing diakibatkan kemampuan kapal Angkatan Laut Republik Indonesia yang dimiliki di produksi tahun 1960/1970 sehingga kurang cepat dalam meringkus pencuri ikan. Program unggulan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergeser dengan mengakomodir produk tuna, udang dan rumput laut sebagai primadona ekspor Indonesia. Pada tahapan pergantian Menteri KKP berikutnya terjadi perubahan loncatan program capaian untuk menghasilkan komoditas perikanan tiga kali lipat dari program Kementerian sebelumnya. Hal inipun juga didasari dari identifikasi laporan dari semua wilayah propinsi di Indonesia terkait dengan potensi yang masih memungkinkan untuk di gali. Demikian juga adanya keinginan cakupan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan saat itu diperluas tidak hanya mengurusi perikanan tangkap dan budidaya perairan  namun juga pengelolaan perijinan eksploitasi migas di laut, transportasi laut dan industri maritime, barang mutan kapal tenggelam (BMKT) hingga perencanaan energi alternative ombak, arus maupun angin. Selanjutnya terjadi pergantian Menteri KKP dengan membawa program baru yang ditawarkan dengan menggunakan konsep Blue Economy. Secara teoritis produk perikanan dan kelautan direncanakan dapat diproses untuk lebih innovative, competitive dan membuat terobosan lapangan kerja baru sehingga diharapkan memunculkan wirausahawan (entrepreneurs) baru. Terakhir, program unggulan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dirumuskan untuk menjaga sumber daya ikan laut sehingga pengaturan lintas batas wilayah penangkapan dan perijinan kapal penangkap ikan menjadi perhatian.

Pada saat bersamaan pihak Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memberikan usulan pembangunan sektor industri maritime menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

  • Primer (industri ekstraksi), melalui program perikanan (untuk penangkapan dan budidaya perairan) dan pertambangan energi.
  • Sekunder (industri manufaktur dan industri bangunan laut untuk konstruksi dan rekayasa), melalui program industri maritime pulau-pulau kecil, industri hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan dan sumber daya non-konvensional.
  • Tersier (industri jasa / industri transportasi laut), melalui program pariwisata bahari, jasa lingkungan, konservasi dan biodiversitas, benda berharga dan warisan budaya (cultural heritage).

Selanjutnya KEIN memberikan penekanan untuk fokus investasi sektor industri maritim berupa infrastruktur maritim pelayaran, pelabuhan dan galangan.

Perubahan orientasi program unggulan setiap periode Kementerian Kelautan dan Perikanan bila di telaah lebih lanjut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan pada beberapa aspek pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia secara menyeluruh. Data terakhir dari realisasi program prioritas 2017 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai berikut:

  • Perikanan Tangkap
  • 755 bantuan kapal untuk nelayan (501 unit diserahkan 2017 dan 254 unit diserahkan 2018); 7.255 paket alat tangkap; 500.000 orang penerima Asuransi Nelayan; 11.594 bidang Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan; 21 lokasi Gerai Periizinan denagn 4.439 ijin terbit dari PNBP Rp.277,65 M; Rp.211.34 M bantuan akses permodalan untuk pemilik kapal skala menengah (Bank Jateng, BRI dan BLU-LMPUKP); 4 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
  • Perikanan Budidaya
  • 137,49 juta bantuan benih ikan; 40,07 juta restocking benih ikan; 802 bantuan sarpras budidaya; 2.246 alih usaha pengganti penangkap benih lobster; 200 paket sarana pakan mandiri; 40 paket pakan alami; 195 Ha minapadi; 11 lokasi revitalisasi tambak / kolam; 474 paket revitalisasi KJA; 72 unit Excavator; 204 paket Biofloc; 3.300 Ha Asuransi usaha budidaya; 104 paket kebun bibit rumput laut; 115 paket budidaya rumput laut; 3 lokasi SKPT.
  • Penguatan Daya Saing
  • 3 unit Integrated Cold Storage; 11 unit Cold Storage; 235 unit Ice Flake Machine kapasitas 1,5 ton; 150 unit Chest Freezer; 41 unit kendaraan roda 6 berpendingin; 21 unit kendaraan roda 4 berpendingin; 10 unit sentra kuliner; 3 unit Pasar Ikan Bersih; 5 unit Revitalisasi Pasar Ikan Bersih; 34 paket sarana peralatan pengolah; 2 lokasi SKPT.
  • Pengelolaan Ruang Laut
  • Bantuan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) 15 Kabupaten/Kota sarana usaha garam rakyat; 6 gudang garam; 6 alat uji garam; 12 unit truk pengakut garam, 46 unit sarana angkut roda 3; 15 unit mini hydraulic excavator; 4 unit dermaga apung; 27 paket sarana usaha ekonomi produktif di wilayah P3K ; 30 paket bantuan kelompok konservasi; 5 paket sarpras pengembangan wisata bahari; 2 lokasi sabuk pantai; 5 lokasi struktur hybrid; 5 lokasi struktur Concrete Breakwater; 12 unit alat pengolah sampah plastic; 6 unit pengolah sampah organic pembuat kompos; 37 Dokumen Pra Sertifikat PPKT; 3 lokasi SKPT; 1 Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Tata Ruang Laut Nasional.
  • Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
  • 142 hari Airborne Surveillance; 131 hari Operasi Pengawasan; 3.727 kapal diperiksa; 132 kapal di tangkap; 127 kapal illegal ditenggelamkan (total 2014-2017 adalah 363 kapal); 197 kasus ditangani.
  • Riset dan SDM
  • 20 rekomendasi kebijakan; 18 rekomendasi teknologi; 15 riset inovasi; 55 data dan informasi; 7.541 peserta didik (47,36% adalah anak pelaku utama); 1.333 lulusan pendidikan; 37.000 kelompok di suluh; 5.271 penyuluh perikanan ASN dan PPB; 6.290 masyarakat di latih; 6.120 sertifikat kompetensi.
  • Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu
  • 14 gedung layanan ekspor, impor dan antar area di exit, entry point, SKPT dan perbatasan; 1.001 unit usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor; 2.542 sertifikasi HACCP produk hasil perikanan; 29 wilayah perbatasan dilayani dan diawasi; 126.000 sertifikasi kesehatan ikan dan mutu produk ekspor; 371.770 sertifikasi kesehatan ikan domestik.

Indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018 ditetapkan pertumbuhan PDB Perikanan meningkat 11%, produksi perikanan mencapai 33,53 juta ton (terdiri dari perikanan tangkap 9,45 juta ton; perikanan budidaya 24,08 juta ton dengan perincian 7,91 juta ton ikan dan 16,17 juta ton rumput laut; garam Nasional 4,10 juta ton); tercapai nilai tukar nelayan sebesar 112; tingkat konsumsi ikan dalam negeri mencapai 50,65 kg/kap/tahun; nilai ekspor hasil perikanan mencapai USD 5 M; jumlah luas kawasan konservasi mencapai 19,3 juta Ha. Bila melihat paparan tersebut maka bisa kita evaluasi peningkatan program capaian yang sangat significant dalam pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia. Namun kondisi di lapangan masih ditemukan beberapa masalah yang perlu segera ditangani dengan kebijakan yang tepat, khususnya masalah yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama KKP.

Permasalahan yang masih banyak ditemukan di beberapa daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

  • Produktivitas perikanan yang rendah akibat over fishing dan illegal fishing, kemampuan SDM yang rendah, rendahnya inovasi dalam melakukan prosessing pengolahan ikan yang baik.
  • Populasi perikanan yang rendah dan semakin menyusut akibat perubahan zonasi perikanan untuk kepentingan lainnya (misal untuk eksploitasi minyak lepas pantai), pencemaran di perairan yang semakin meningkat akibat tidak dipatuhinya pengolahan limbah industri dan limbah rumah tangga, terbatasnya kawasan mangrove sebagai tempat pembibitan ikan secara alami serta penangkapan ikan yang berlebihan.
  • Ketersediaan bibit ikan tidak stabil sebab produktivitas hatchery ikan mengalami penurunan akibat munculnya penyakit, kualitas lingkungan perairan yang kurang mendukung bagi pertumbuhan, dibutuhkannya spesifikasi bibit ikan yang tahan terhadap stress lingkungan maupun memenuhi kategori Species Pathogen Free (SPF).
  • Ketersediaan pakan ikan yang murah relative belum mencukupi sebab pasokan pakan ikan berkualitas masih didominasi perusahaan pakan ikan asing / factory branch. Penentuan harga pakan ikan yang berkualitas masih sangat tinggi sedangkan biaya operasional pemenuhan pakan ikan mencapai 60-70% total biaya operasional. Permasalahan ketersediaan tepung ikan domestik yang berkualitas dengan jumlah mencukupi masih menjadi problem pemenuhan analisa proximat pakan ikan.
  • Pengetahuan tentang aplikasi teknologi perikanan masih rendah akibat cara budidaya, teknik penangkapan ikan dan proses pengolahan ikan/non ikan yang masih tradisional. Perubahan pola fikir berbudidaya, penangkapan ikan dan proses pengolahan ikan/non ikan modern masih sulit untuk diterapkan secara luas.
  • Munculnya penyakit ikan dari kelompok virus, bakteri, jamur dan parasite yang terkadang menjadi wabah pada areal budidaya perikanan dan menyebabkan kematian massal.
  • Pengawetan hasil perikanan pada beberapa daerah yang masih belum berkualitas dan memenuhi kaedah keamanan pangan.
  • Penolakan negara tujuan ekspor terkait masih adanya residu antibiotic dan bahan biologis serta kimia berbahaya pada produk ekspor perikanan dari Indonesia.
  • Kurangnya pemanfaatan hasil samping dan limbah perikanan.
  • Kurangnya sarana prasarana pengolahan ikan dan non ikan di beberapa daerah perikanan (cold storage, pabrik pengolahan ikan dan non ikan).
  • Lemahnya permodalan di tingkat nelayan sehingga kemampuan berkompetisi untuk berinovasi maupun meningkatkan hasil tangkapan ikan relative rendah.
  • Proses keluarnya perijinan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang lambat sehingga menghambat operasional penangkapan ikan.
  • Aplikasi teknologi penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan /non ikan yang up date relative masih tertinggal, khususnya pemanfaatan bioteknologi perikanan dan kelautan.

Berdasarkan potensi, masalah, peluang dan tantangan terkait dengan pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia dimana beberapa hal harus mendapatkan penanganan yang tepat baik dasi sisi kebijakan maupun aktifitas kegiatan di lapangan maka tahap pertama yang perlu dilakukan pembenahan adalah institusi dan stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia (Dinas Kelautan dan Perikanan, industri perikanan dan kelautan, UKM yang terkait bidang perikanan dan kelautan, nelayan dan masyarakat pesisir, serta elemen masyarakat sebagai konsumen produk perikanan dan kelautan).Pemahaman secara keseluruhan (bukan pengembangan secara parsial maupun program serta kebijakan pembangunan yang berubah setiap periode) sebab hal ini sangat terkait dengan rencana stategis untuk mencapai visi di masa depan. Namun sebaliknya kegagalan dalam merumuskan rencana strategis untuk mencapai visi pembangunan kelautan dan perikanan dapat di lihat dari program yang tidak konsisten / tidak fokus ataupun melakukan program yang stagnant (hanya mengulang-ulang program tanpa melakukan inovasi). Pengimplementasian rencana strategis yang tepat guna mencapai visi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan key point dari penyelenggaraan kebijakan dan program bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta semua stake holders terkait, dimana terdapat 5 faktor penting yang perlu dijadikan panduan.

  • Kesepakatan
    Rencana strategi merupakan proses dan bukan hanya aktivitas kegiatan sehingga kunci keberhasilan proses yang dijalankan adalah adanya kesepakatan (engagement) pada semua level institusi dan stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia. Kesepakatan bersama yang dimiliki akan menghasilkan komitmen melaksanakan program yang disepakati hingga akhir program sehingga mendukung adanya pemahaman utuh yang harus dimiliki terkait issue yang muncul, tantangan yang harus dihadapi, fokus kegiatan yang harus menjadi perhatian untuk mencapai keberhasilan program dan kesempatan yang muncul dan memungkinkan dimanfaatan untuk mendukung keberhasilan program. Kesepakatan yang sama dimiliki oleh semua pihak akan menjadikan kemauan dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang tepat. Tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan perikanan dan kelautan bukan hanya tergantung institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan di pusat, namun juga harus menjadi pemahaman rencana strategi yang sama di tingkat Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi dan Kabupaten, industri perikanan dan kelautan, UKM yang terkait bidang perikanan dan kelautan, nelayan dan masyarakat pesisir, serta elemen masyarakat sebagai konsumen produk perikanan dan kelautan. Pembuatan rencana strategi pembangunan kelautan dan perikanan juga harus dirumuskan dengan perencanaan yang tepat untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang harus tetap dilaksanakan dengan konskwensi dan komiten yang sama dari periode kepemimpinan ke periode kepemimpinan selanjutnya. Perubahan yang drastis dari rencana strategis selanjutnya menunjukkan bahwa lemahnya identifikasi dan koordinasi potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kurang tepatnya perencanaan serta inovasi yang dilakukan.
  • Komunikasi
    Proses untuk dipahaminya rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia akan berhasil bila telah terjalin komunikasi yang intensif dari bottom up hingga top down pengambil kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Komunikasi yang dilakukan oleh semua elemen yang terkait dengan keberhasilan program pembangunan kelautan dan perikanan juga mengindikasikan bagaimana semua elemen terkait untuk terlibat dalam semua proses kebijakan pembangunan yang dilakukan. Semua elemen juga mendukung pada setiap input rencana strategi yang diberikan melalui feedback survey, focus group dan koordinasi yang dilakukan. Pimpinan institusi juga harus menyampaikan secara jelas rencana strategi pada semua elemen yang menjadi tanggung jawab koordinasinya, demikian juga menyakinkan akan keberhasilan rencana strategi yang dapat dilakukan oleh elemen dibawahnya. Kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya kekurangan komunikasi yang cukup terlebih penerapan program kebijakan yang membutuhkan petunjuk teknis. Input informasi yang sulit dikomunikasikan antara semua elemen yang terkait kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan masih terjadi di lapangan, seperti halnya masih diketemukannya kesulitan operasional program di lapangan yang masih sulit untuk dikomunikasikan oleh pihak elemen bawah ke elemen yang lebih atas.
  • Inovasi
    Rencana strategi termasuk juga pembahasan strategi untuk mengembangkan produk inovasi baru atau menyampaikan bentuk pelayanan yang tepat atau melakukan restrukrisasi departemen dan lain sebagainya. Inovasi membutuhkan keterlibatan team work dan investasi dana unuk menjamin kesuksesan inovasi. Kegagalan kebijakan pembangunan bukan disebabkan kesalahan dalam menentukan kegiatan yang dilakukan namun lebih tepatnya adalah kurangnya inovasi yang dilakukan. Kebijakan dalam mengimport garam dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri sedangkan kondisi di lapangan pasokan produk dalam negeri sedang melimpah menunjukkan bagaimana kebijakan yang kurang tepat untuk meningkatkan daya jual garam dalam negeri. Hal tersebut di atas membutuhkan inovasi yang tepat sehingga dapat mengatur tata kelola export import garam dan meningkatkan kualitas garam dalam negeri serta menjamin kestabilan produk dalam negeri sehingga dapat lebih menyejahterahkan petani garam dalam negeri. Demikian juga penetapan kluster perikanan (misal seaweed cluster) yang tumpang tindih dengan kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai yang baru ditemukan sehingga produktivitas perikanan semakin berkurang diakibatkan pencemaran perairan yang terjadi. Hal tersebut juga menunjukkan inovasi terkait penetapan zonasi seaweed cluster dengan potensi produktivitas seaweed, keuntungan finansial yang dihasilkan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah lebih besar, kearifan lokal (local wisdom) serta keseimbangan ekosistem pada zonasi tersebut belum teridentifikasi secara tepat sehingga pihak pengelola mengalihfungsikan wilayah zonasi tersebut dan mengutamakan eksplorasi minyak lepas pantai.
  • Project Management
    Dalam setiap pelaksanaan rencana startegis maka didapatkan penentuan manajemen proyek (project management). Tahap pertama adalah identifikasi proyek untuk menjamin keberhasilan dalam penetapan setiap rencana strategi dan selanjutnya tahap kedua adalah mengembangkan prioritas pada semua proyek yang dilakukan sehingga menjamin prioritas tertinggi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Manajemen proyek membutuhkan keterlibatan yang tinggi dan komitmen pada semua elemen yang terlibat. Kecerdasan untuk mengeksekusi manajemen proyek yang tepat dengan keterlibatan elemen terkait akan memudahkan menuntaskan pekerjaan dengan tepat pula karena sudah ada pemahaman utuh pada komponen proyek yang harus dilaksanakan sesuai dengan key strategies yang ada pada setiap rencana strategis yang dirumuskan. Bila saja dalam indikator kinerja utama dirumuskan keharusan untuk memperluas kawasan konservasi pada titik wilayah tertentu maka perlu telaah lebih mendalam bila fokus investasi sektor industri maritime pada daerah tersebut hanya mengandalkan pembangunan infrastuktur pelayaran, pelabuhan dan galangan.
  • Budaya (Culture)
    Budaya terkait erat dengan mental yang dimiliki suatu bangsa dalam membangun, perilaku, nilai kehidupan, kepercayaan dan keyakinan. Demikian juga kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan yang dinilai berharga atau penting akan disambut oleh semua elemen untuk mensukseskan bahkan ikut terlibat bertanggung jawab guna mensukseskan program yang ditawarkan. Program untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan dalam negeri yang dipahami dengan baik oleh semua komponen bangsa, baik untuk pemenuhan gizi, menjaga kesehatan, diversifikasi pola pangan, menjaga kesinambungan kerja para nelayan, pembudidaya ikan dan industri pengolahan ikan serta kebanggaan konsumsi ikan sebagai produk dalam negeri tentunya sinergi dengan budaya masyarakat. Demikian juga kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap trawl ataupun mini trawl dengan budaya masyarakat yang menghargai keseimbangan ekosistem perlu ditingkatkan dengan penjelasan budaya yang mampu memberikan pencerahan pada semua elemen yang terkait serta mampu memunculkan budaya untuk berani melakukan diversifikasi kerja ataupun inovasi yang yang bisa diterima oleh para nelayan dan semua elemen yang terkait.

Tentunya pembahasan terkait dengan paradigma pembangunan berbasis kelautan dan perikanan perlu dirumuskan dari berbagai aspek yang mencakup semua dimensi pembangunan, potensi, masalah, peluang dan tantangan serta pentingnya etika dan moral dalam pembangunan berbasis kelautan dan perikanan Indonesia. Demikian juga kesepakatan tentang ukuran keberhasilan pembangunan dengan menggunakan rencana strategi pembangunan yang berkelanjutan serta mampu menangkap semua ide / gagasan / inovasi baru dalam meningkatkan kinerja pembangunan berbasis kelautan dan perikanan. Gagasan untuk pencapaian indikator kinerja utama 2018 perlu fokus pada kegiatan secara nyata dan dimungkinkan untuk penetapan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya untuk (1) peningkatan gross domestic product maka perlu memperhatikan deficit perdagangan akibat bahan import sehingga perlu adanya efisiensi dan upaya alternative untuk memunculkan inovasi lebih memanfaatkan produk dalam negeri; (2) tercapainya fish production sesuai dengan target kuota yang ditetapkan melalui upaya untuk mendekatkan sampainya produksi ikan kepada pasar potensial, kebijakan untuk mencegah over fishing dan dampaknya serta mencegah kerusakan habitat, efisiensi biaya bahan bakar dan inovasi untuk pengganti bahan bakar fosil, kebijakan untuk mengoptimalkan produktivitas Zona Economy Exclusive (ZEE); (3) peningkatan dari nilai tukar nelayan melalui kebijakan peraturan yang berpihak pada kinerja nelayan dan pemberian insentif serta sarana pendukung operasionalisasi penangkapan; (4) peningkatan konsumsi ikan melalui upaya untuk memproses produk perikanan yang berkualitas khususnya menjaga kandungan gizi yang dimiliki, upaya pemasaran produk ikan yang lebih inovatif serta distribusi informasi secara massif terkait dengan keuntungan dalam mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang cukup; (5) peningkatan nilai export melalui pengembangan dan aplikasi diversifikasi produk perikanan serta pemanfaatan teknologi maju seperti packaging produk perikanan yang berkualitas; (6) penetapan luas kawasan  konservasi dengan peraturan terkait area konservasi dan perlindungan hukum yang tegas sehingga mampu menjaga terciptanya ekosistem wilayah konservasi lebih nyata.

Penulis:
Prof. Mochammad Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D.
(Departemen Kelautan – FPK)
Email: alamsjah@fpk.unair.ac.id

 

 

 

5/5