Berita FPK – Fakultas perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan workshop  Hasil Survey Manfaat dan Dampak Pemberian Subsidi Perikanan di 11 WPP-NRI yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Maritim (KEMENKOMARITIM) bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dan World Wild Fund (WWF) Indonesia (5/9/2019). Perguruan Tinggi yang mendapat kesempatan mengikuti kegiatan ini: Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran dan Institut Pertanian Bogor. FPK UNAIR mengirim Kustiawan Tri Pursetyo Departemen Kelautan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Mercure Gambir, Jakarta.  Diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Maritim

Pemaparan materi Workshop di Moderatori oleh Alan F. Koropitan yang menjadi Tenaga Ahli Bidang Kemaritiman, Kantor Staf Presiden. Materi pertama disampaikan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor Prof. Luky Andriyanto yang memaparkan naskah akademis sebagai draft perpres tentang tata cara pemberian subsidi perikanan. Narasumber kedua yaitu  Kepala Biro Advokasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Ir. Sondang Anggraini, M.A. yang memaparkan materi Mekanisme pembahasan pembahasan tentang Fisheries Subsidies di WTO Jenewa serta Posisi Delegasi Republik Indonesia (DELRI). Materi ketiga disampaikan oleh Hidayat Amir selaku Kepala Pusat Kebijakan APBN – Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan yang memaparkan Strategi dan Rekomendasi Pemerintah terkait Subsidi Perikanan sesuai Perundangan. Materi Keempat disampaikan oleh Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Kebutuhan subsidi untuk perikanan tangkap, Permasalahan dan Solusi untuk Harmonisasi dalam Pembahasan Fisheries Subsidies di WTO Jenewa.

Selanjutnya materi dari Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memaparkan Kebutuhan Subsidi untuk Perikanan Budidaya, Permasalahan dan Solusi. Materi Keenam disampaikan oleh Direktur Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual Kementerian Luar Negeri yang memaparkan Isu Terkini Subsidi Perikanan di WTO dan Internasional. Subsidi yang dilarang, diperbolehkan dan diperdebatkan dalam pembahasan Fisheries Subsidies. Materi Terakhir disampaikan oleh Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Regulasi Pemberian Subsidi Perikanan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak garam. Setelah pemaparan seluruh materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekaligus diakhiri dengan perumusan hasil serta penutupan.

Penulis
Kustiawan Tri Pursetyo
Departemen Kelautan
Email: kustiawan@fpk.unair.ac.id